JAKARTA — Anggota DPRD DKI Jakarta, Nasdiyanto, menilai usulan pembentukan Dana Cadangan Daerah sebesar Rp5,6 triliun perlu dilihat sebagai bagian dari strategi memperkuat kemampuan fiskal Jakarta dalam membiayai pembangunan jangka panjang.
Menurut Nasdiyanto, kebutuhan pembangunan Jakarta tidak seluruhnya dapat diselesaikan dalam satu tahun anggaran. Karena itu, perencanaan pembiayaan secara bertahap diperlukan agar pembangunan infrastruktur dan pelayanan publik dapat berjalan secara berkelanjutan.
“Dana cadangan ini harus ditempatkan sebagai instrumen perencanaan fiskal jangka panjang. Yang terpenting, penggunaannya harus memiliki tujuan yang jelas, terukur, dan benar-benar mendukung kebutuhan masyarakat,” ujar Nasdiyanto, Sabtu, (4/10/2026).
Ia mengatakan, sejumlah sektor strategis seperti transportasi publik, pengendalian banjir dan tata air, perumahan, pendidikan, serta kesehatan membutuhkan kesinambungan pembiayaan. Karena itu, pembentukan dana cadangan harus disertai dengan perencanaan program dan target pembangunan yang jelas.
Nasdiyanto juga menekankan pentingnya transparansi dan pengawasan dalam pengelolaan dana tersebut. Menurutnya, setiap rupiah yang dialokasikan melalui APBD harus dapat dipertanggungjawabkan serta memberikan manfaat yang dapat dirasakan masyarakat.
“Besarnya dana tentu harus diikuti dengan tata kelola yang kuat. DPRD akan memastikan proses perencanaan, pengalokasian, penggunaan, hingga pelaporannya berjalan transparan dan akuntabel,” tambahnya.
Nasdiyanto menekankan, besarnya dana cadangan harus diikuti dengan tata kelola yang kuat, transparan, dan akuntabel. Menurutnya, keberadaan dana tersebut pada akhirnya harus mampu mendukung pembangunan yang berkelanjutan serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Jakarta.
“Yang paling penting bukan hanya bagaimana dana ini disiapkan, tetapi bagaimana nantinya dikelola dan digunakan secara tepat untuk menjawab kebutuhan pembangunan Jakarta dan meningkatkan kualitas pelayanan publik,” pungkasnya.
