Jakarta – Anggota Komisi E DPRD DKI Jakarta Fraksi PKS, Ghozi Zulazmi, mendorong Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengevaluasi kriteria kepesertaan jaminan kesehatan yang dibiayai melalui APBD, khususnya bagi masyarakat yang secara faktual masih membutuhkan bantuan tetapi berada di luar kelompok desil 1–5 atau belum memiliki klasifikasi desil dalam Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN).
Dorongan tersebut disampaikan Ghozi dalam rapat pembahasan Rancangan APBD DKI Jakarta Tahun Anggaran 2027 bersama Dinas Kesehatan di Ruang Rapat Komisi E DPRD DKI Jakarta, Selasa (3/11/2026).
Menurut Ghozi, penyesuaian data kepesertaan melalui proses cleansing perlu diikuti mekanisme perlindungan yang memadai. Sebab, perubahan klasifikasi kesejahteraan tidak selalu menggambarkan secara utuh kemampuan ekonomi masyarakat dalam memenuhi kebutuhan pelayanan kesehatan.
Ia menilai masih terdapat kelompok masyarakat yang secara ekonomi membutuhkan bantuan, meskipun berdasarkan klasifikasi DTSEN berada pada desil 6–8 atau belum memiliki data desil.
“Kita perlu melihat kondisi masyarakat secara lebih menyeluruh, jangan sampai perubahan klasifikasi desil membuat warga yang secara faktual masih tidak mampu justru kehilangan akses terhadap pelayanan kesehatan,” ujar Ghozi.
Ia menjelaskan, berdasarkan laporan yang diterimanya, terdapat sekitar 270 ribu peserta yang terdampak proses cleansing setelah penyesuaian data kepesertaan pada 5 Oktober 2026. Sejumlah warga di wilayah Cakung juga menyampaikan keluhan karena kepesertaan jaminan kesehatan mereka tidak aktif ketika hendak mengakses pelayanan kesehatan.
Bahkan, terdapat laporan mengenai masyarakat yang membutuhkan waktu cukup lama untuk mengaktifkan kembali kepesertaannya.
Karena itu, Ghozi meminta Dinas Kesehatan memberikan penjelasan secara terbuka mengenai mekanisme penyesuaian data, proses reaktivasi, serta perlindungan bagi masyarakat yang sedang membutuhkan pelayanan kesehatan.
“Yang harus kita pastikan adalah jangan sampai ada masyarakat yang membutuhkan pengobatan tetapi terkendala karena persoalan administrasi kepesertaan, harus ada mekanisme yang jelas, cepat, dan memberikan kepastian kepada masyarakat,” tegasnya.
Ghozi juga mendorong Pemprov DKI Jakarta melakukan kajian terhadap kemungkinan penyusunan kriteria tambahan bagi masyarakat desil 6–8 dan kelompok yang belum memiliki klasifikasi desil.
Menurutnya, kriteria tambahan tersebut perlu mempertimbangkan kondisi ekonomi faktual, jumlah tanggungan keluarga, kehilangan pekerjaan, penghasilan tidak tetap, serta kondisi kesehatan yang membutuhkan pembiayaan berkelanjutan.
Namun, ia menegaskan bahwa pemberian bantuan tidak harus dilakukan secara otomatis kepada seluruh masyarakat desil 6–8, melainkan melalui mekanisme verifikasi dan penilaian yang objektif agar bantuan tepat sasaran.
“Perlu ada ruang kebijakan bagi masyarakat yang memang masih membutuhkan bantuan, karena itu saya mendorong Pemprov mengkaji kriteria tambahan, termasuk kemungkinan perlindungan bagi kelompok desil 6–8 dan masyarakat yang datanya belum terklasifikasi,” katanya.
Terkait usulan tersebut, Ghozi meminta Pemprov DKI mengkaji instrumen hukum yang tepat, baik melalui Keputusan Gubernur maupun penyesuaian Peraturan Gubernur Nomor 26 Tahun 2026, sesuai kewenangan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Ia juga menyoroti rencana alokasi anggaran jaminan kesehatan sekitar Rp1,4 triliun dalam RAPBD 2027. Menurutnya, besarnya anggaran tersebut harus diikuti dengan kejelasan sasaran penerima manfaat, kualitas pelayanan, dan kepastian akses bagi masyarakat yang membutuhkan.
“Jangan hanya berbicara mengenai besarnya anggaran, kita juga harus memastikan siapa yang dilindungi, bagaimana mekanisme perlindungannya, dan apakah masyarakat benar-benar bisa mengakses pelayanan kesehatan ketika membutuhkan,” ujarnya.
Menurut Ghozi, keberhasilan pembangunan sektor kesehatan tidak cukup diukur dari besarnya alokasi anggaran, tetapi juga dari pemerataan fasilitas, ketepatan sasaran bantuan, dan kemampuan pemerintah menjamin akses pelayanan kesehatan bagi seluruh masyarakat yang membutuhkan.