JAKARTA – Anggota Komisi E DPRD DKI Jakarta Fraksi PKS, Ghozi Zulazmi, menyoroti masih adanya warga tidak mampu yang belum menerima ijazah meski bantuan pemerintah untuk menyelesaikan tunggakan pendidikan telah dicairkan kepada sekolah.
Persoalan tersebut disampaikan Ghozi dalam rapat Komisi E DPRD DKI Jakarta bersama Biro Pendidikan dan Mental Spiritual (Dikmental) Provinsi DKI Jakarta dalam pembahasan Ranperda APBD 2027 di Ruang Komisi E DPRD DKI Jakarta, Rabu (4/11/2026).
Menurut Ghozi, pencairan bantuan tidak boleh menjadi akhir dari penyelesaian persoalan. Pemerintah perlu memastikan bantuan yang telah disalurkan benar-benar memberikan manfaat kepada warga, termasuk memastikan ijazah yang sebelumnya tertahan karena tunggakan pendidikan dapat diterima oleh pemiliknya.
“Jangan sampai uangnya sudah diberikan kepada sekolah, tetapi ijazahnya masih ditahan, kalau tunggakannya sudah diselesaikan melalui bantuan, harus dipastikan ijazahnya diberikan kepada warga,” tegas Ghozi.
Ia mengatakan, persoalan tersebut perlu menjadi perhatian serius Pemprov DKI karena menyangkut hasil akhir dari sebuah program bantuan pendidikan. Menurutnya, ukuran keberhasilan tidak cukup dilihat dari berapa besar bantuan yang telah dicairkan atau berapa sekolah yang telah menerima pembayaran.
Ghozi mengungkapkan masih menemukan kasus ketika bantuan pemerintah telah disalurkan kepada sekolah swasta, tetapi ijazah warga yang bersangkutan belum juga diberikan.
“Jangan berhenti di pencairan, kita harus lihat ujungnya, apakah warga sudah menerima ijazahnya atau belum, kalau belum berarti persoalannya belum selesai,” ujarnya.
Ghozi juga menekankan bahwa persoalan ijazah tidak semestinya dipandang hanya sebagai urusan administratif antara sekolah dan orang tua siswa.
Ia menyebut blanko ijazah disiapkan dan dibiayai oleh Kementerian Pendidikan. Karena itu, pemerintah perlu memastikan warga yang persoalan tunggakan pendidikannya telah diselesaikan melalui bantuan tidak kembali menghadapi hambatan untuk memperoleh dokumen kelulusannya.
“Blanko ijazah itu disiapkan dan dibiayai oleh Kementerian Pendidikan, jadi jangan sampai masyarakat sudah mendapatkan bantuan untuk menyelesaikan tunggakan, tetapi ijazahnya tetap tidak diberikan,” katanya.
Menurut Ghozi, kondisi tersebut menunjukkan perlunya pengawasan dari hulu hingga hilir. Pemprov DKI tidak cukup hanya memastikan bantuan tersalurkan, tetapi juga perlu mengetahui apakah bantuan tersebut benar-benar menyelesaikan persoalan yang dihadapi penerima.
Karena itu, ia mendorong Pemprov DKI membuat mekanisme pemantauan yang lebih konkret, mulai dari data penerima bantuan, sekolah yang menerima pembayaran, hingga status penyerahan ijazah kepada warga.
Jika bantuan pemerintah sudah dicairkan kepada sekolah tetapi ijazah masih ditahan, kata Ghozi, pemerintah perlu segera turun tangan untuk mengetahui penyebabnya dan memastikan persoalan tersebut diselesaikan.
Ia juga mendorong Pemprov DKI menerbitkan surat edaran kepada satuan pendidikan sebagai bentuk penegasan agar penyelesaian tunggakan melalui program bantuan pemerintah diikuti dengan penyelesaian hak warga atas dokumen kelulusan.
“Pemerintah harus memastikan setiap bantuan yang diberikan benar-benar memberikan dampak langsung bagi masyarakat, bukan hanya menyelesaikan pembayaran kepada sekolah,” tegasnya.
Ghozi menilai persoalan ini penting karena ijazah bukan sekadar dokumen administratif. Bagi warga tidak mampu, ijazah dapat menjadi modal untuk melanjutkan pendidikan, mencari pekerjaan, dan memperbaiki kondisi ekonomi keluarga.
“Tujuan akhirnya adalah warga tidak mampu itu selesai masalahnya, bukan hanya sekolah menerima pembayaran, tetapi warga mendapatkan kembali ijazahnya dan bisa melanjutkan kehidupannya,” pungkas Ghozi.