JAKARTA – Anggota DPRD DKI Jakarta dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Abdurrahman Suhaimi, mendorong agar pembangunan SMA Negeri di Pondok Kopi, Jakarta Timur, menjadi perhatian dalam perencanaan anggaran pendidikan DKI Jakarta tahun 2027. Hal tersebut disampaikan saat ia membacakan Pandangan Umum Fraksi PKS terhadap Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) DKI Jakarta Tahun Anggaran 2027 dalam rapat paripurna DPRD DKI Jakarta, Senin (19/10/2026).
Dalam pandangan tersebut, Fraksi PKS menekankan pentingnya mengarahkan anggaran pendidikan untuk memperluas akses dan meningkatkan pemerataan layanan pendidikan bagi masyarakat.
Fraksi PKS juga menyoroti kebutuhan penambahan fasilitas sekolah negeri di sejumlah wilayah Jakarta, meliputi SMP Negeri di Kelurahan Pasar Minggu dan Ciganjur, serta SMA Negeri di Ancol, Rawa Buaya, Meruya, dan Pondok Kopi.
Secara khusus, Suhaimi menyoroti aspirasi masyarakat terkait kebutuhan SMA Negeri di Pondok Kopi. Ia mengatakan telah menerima banyak aspirasi warga yang berharap Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memberikan perhatian terhadap kebutuhan fasilitas pendidikan menengah di wilayah tersebut.
“Terkait SMA Negeri di Pondok Kopi, saya sudah banyak menerima aspirasi dari masyarakat. Saya berharap kebutuhan ini mendapat perhatian serius dari Pemprov DKI Jakarta dan dapat ditindaklanjuti dalam perencanaan pembangunan pendidikan,” ujar Suhaimi.
Menurut Suhaimi, perencanaan pendidikan perlu memperhatikan kebutuhan nyata masyarakat di setiap wilayah. Penyediaan fasilitas pendidikan harus mempertimbangkan kondisi di lapangan dan aspirasi warga agar akses terhadap pendidikan dapat semakin merata.
Ia berharap Pemprov DKI Jakarta menelaah kebutuhan pembangunan SMA Negeri di Pondok Kopi dan menindaklanjutinya dalam perencanaan pembangunan serta penganggaran tahun 2027.
Melalui pembahasan RAPBD 2027, Fraksi PKS mendorong agar kebijakan anggaran pendidikan tidak hanya berorientasi pada pemenuhan alokasi anggaran, tetapi juga menjawab kebutuhan masyarakat, termasuk ketersediaan sekolah negeri di wilayah yang memerlukannya.