Jakarta – Ketua Fraksi PKS DPRD DKI Jakarta, M. Taufik Zoelkifli (MTZ), mengapresiasi kenaikan posisi Jakarta dari peringkat ke-17 menjadi ke-15 dalam daftar kota dengan transportasi publik terbaik versi Time Out 2026. Ia mendorong agar capaian tersebut diikuti pemerataan layanan dan penguatan kerja sama pembiayaan transportasi lintas daerah.
“Kenaikan peringkat ini patut kita syukuri. Tugas berikutnya adalah memastikan kemajuan transportasi publik semakin dirasakan masyarakat: lebih mudah dijangkau, waktu tunggu lebih pasti, perpindahan antarmoda lebih nyaman, dan biaya perjalanan tetap terjangkau,” ujar MTZ di Jakarta, Senin (19/10/2026).
Dalam survei tersebut, sebanyak 79,2 persen responden Jakarta memberikan penilaian positif terhadap transportasi umum di kotanya. Jakarta juga menjadi kota dengan posisi tertinggi kedua di Asia Tenggara dalam daftar itu, setelah Singapura. Pemeringkatan Time Out disusun berdasarkan penilaian warga terhadap layanan transportasi publik di kota masing-masing.
Menurut anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta tersebut, apresiasi masyarakat perlu menjadi dorongan untuk memperkuat keterhubungan MRT, LRT, KRL, TransJakarta, Transjabodetabek, dan Mikrotrans. Integrasi harus memudahkan seluruh perjalanan warga, sejak keluar rumah hingga tiba di tempat tujuan.
“Warga merasakan integrasi ketika halte mudah dicapai, berganti kendaraan tidak merepotkan, dan total ongkos perjalanan masuk akal. Itulah pengalaman yang harus terus kita perbaiki,” katanya.
MTZ menekankan pentingnya pemerataan layanan hingga permukiman padat dan kawasan pinggiran Jakarta. Ia mendorong penguatan angkutan pengumpan, trotoar dan penyeberangan yang aman, serta akses yang layak bagi lansia dan penyandang disabilitas.
Evaluasi layanan, menurutnya, perlu menggunakan ukuran yang jelas, seperti waktu tunggu, ketepatan jadwal, kepadatan penumpang, keamanan, dan kecepatan penanganan keluhan. Hasil evaluasi tersebut harus menjadi dasar perbaikan rute, frekuensi, dan kapasitas angkutan.
MTZ juga memberikan perhatian khusus pada keberlanjutan Transjabodetabek. Ia menilai layanan yang menghubungkan Jakarta dengan Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi membutuhkan komitmen bersama pemerintah daerah yang memperoleh manfaatnya.
“Mobilitas warga sudah melintasi batas administrasi setiap hari. Karena manfaatnya dirasakan bersama, pemerintah daerah terkait juga perlu menyepakati pembagian tanggung jawab pelayanan dan subsidi secara adil,” tegasnya.
Ia mendorong Pemprov DKI Jakarta menginisiasi kesepakatan pembiayaan yang transparan dan terukur. Besaran kontribusi masing-masing daerah, menurutnya, dapat dibahas berdasarkan kebutuhan layanan, pola perjalanan penumpang, manfaat yang diterima, serta kemampuan fiskal daerah.
Kerja sama itu juga perlu mencakup penyediaan halte, akses menuju angkutan, dan layanan pengumpan di wilayah masing-masing agar perjalanan lintas daerah benar-benar tersambung.
“Jakarta tetap berkepentingan mendukung angkutan lintas wilayah karena manfaatnya juga kembali kepada Jakarta. Namun, keberlanjutan layanan akan lebih kuat apabila ditopang komitmen dan pembiayaan bersama. Pembahasannya harus diarahkan untuk menjaga layanan dan keterjangkauan tarif bagi penumpang,” ujarnya.
MTZ menegaskan, Fraksi PKS DPRD DKI Jakarta akan terus mengawasi agar anggaran transportasi menghasilkan manfaat yang terukur, terutama bagi masyarakat berpenghasilan rendah yang bergantung pada angkutan umum.
“Prestasi ini harus kita lanjutkan dengan perbaikan yang nyata. Ukuran keberhasilannya adalah semakin banyak warga bisa sampai ke tempat kerja, sekolah, dan fasilitas kesehatan dengan aman, tepat waktu, serta biaya yang terjangkau,” pungkasnya.