Jakarta – Anggota DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PKS, Abdurrahman Suhaimi, mendesak Dinas Pertamanan dan Hutan Kota menyiapkan solusi konkret untuk mengantisipasi krisis lahan pemakaman di Ibu Kota. Hal tersebut disampaikan Suhaimi dalam rapat pembahasan RAPBD DKI Jakarta Tahun Anggaran 2027 bersama Dinas Pertamanan dan Hutan Kota di Komisi D DPRD DKI Jakarta, Selasa (3/11/2026).
Menurutnya, pemerintah perlu mencari pendekatan baru karena ketersediaan lahan semakin terbatas, sementara kebutuhan masyarakat terhadap layanan pemakaman terus berlangsung.
“Tanah semakin mahal, sementara kebutuhan lahan makam terus meningkat, pemerintah tidak bisa hanya berpikir bagaimana menambah lahan makam di Jakarta, tetapi juga harus menyiapkan alternatif yang realistis agar pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan,” ujar Suhaimi.
Salah satu langkah yang didorongnya adalah penambahan armada mobil jenazah secara signifikan. Armada yang memadai diharapkan memperluas jangkauan pelayanan, termasuk memfasilitasi pengantaran jenazah ke luar wilayah Jakarta apabila keluarga memilih atau memiliki alternatif pemakaman di daerah lain.
“Kalau memang ada keluarga yang memilih memakamkan kerabatnya di luar Jakarta, pemerintah perlu memastikan dukungan pelayanannya tersedia,” tutur Suhaimi.
“Penambahan mobil jenazah adalah solusi yang perlu dihitung secara serius, bukan sekadar penambahan simbolis,” tegasnya lagi.
Selain penambahan armada, Suhaimi mendorong kajian mendalam mengenai pembangunan gedung pemakaman sebagai salah satu alternatif menghadapi keterbatasan lahan di Jakarta. Namun, menurutnya, gagasan tersebut tidak boleh hanya didasarkan pada pertimbangan efisiensi ruang dan kelayakan konstruksi.
Ia menegaskan, aspek keagamaan, penerimaan masyarakat, serta standar keamanan dan teknis harus menjadi pertimbangan utama sebelum kebijakan gedung pemakaman diterapkan. Karena itu, kajian perlu melibatkan pihak-pihak yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya.
“Harus ada kajian yang komprehensif untuk pemakaman vertikal, dari aspek agama, libatkan Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan para ahli yang kompeten. Untuk desain, konstruksi, keamanan, serta kelayakan teknisnya, libatkan tenaga ahli. Jangan sampai solusi yang ditawarkan justru menimbulkan persoalan baru di kemudian hari,” tutupnya.