Jakarta — Ketua Fraksi PKS DPRD DKI Jakarta, M. Taufik Zoelkifli (MTZ), meminta Pemprov DKI membuka kajian penawaran umum perdana saham (IPO) PAM Jaya sebelum DPRD mengambil keputusan. Kajian itu perlu menjawab berapa dana yang akan masuk ke perusahaan, bagaimana dana tersebut memperbaiki layanan air perpipaan, dan bagaimana Pemprov menjaga agar tagihan air tetap terjangkau, terutama bagi rumah tangga berpenghasilan rendah.
Taufik mendukung penguatan permodalan PAM Jaya untuk memperluas layanan. Ia menegaskan, “Air bersih adalah kebutuhan dasar masyarakat yang harus dijamin ketersediaan dan keterjangkauannya,” kata MTZ, Rabu (11/11/2026).
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menargetkan IPO PAM Jaya pada 2027 dengan mempertimbangkan kondisi pasar. Pada 8 November 2026, Direktur Utama PAM Jaya Arief Nasrudin memperkirakan kesiapan perusahaan telah mencapai sekitar 93 persen berdasarkan penilaian internal. Menurut Arief, persetujuan DPRD dan penyelesaian audit laporan keuangan tahun buku 2026 masih menjadi bagian dari tahapan yang harus ditempuh.
Taufik meminta Pemprov menyampaikan kajian lengkap kepada DPRD dan membuka ringkasannya kepada masyarakat. Kajian itu perlu memuat dasar penilaian perusahaan, porsi saham yang akan ditawarkan, perkiraan dana bersih yang diterima PAM Jaya, serta rencana penggunaannya.
“Struktur penawaran juga perlu dijelaskan, penerbitan saham baru menambah modal perusahaan, sedangkan hasil penjualan saham milik Pemprov menjadi penerimaan daerah,” sambungnya.
Perda DKI Jakarta Nomor 6 Tahun 2025 menetapkan kepemilikan saham Pemprov di PAM Jaya paling sedikit 51 persen. Taufik meminta Pemprov menjelaskan porsi saham yang akan dipertahankan dan bagaimana kendali atas keputusan strategis dijaga setelah IPO. Kajian hukum juga perlu menjelaskan bagaimana rencana ini memenuhi kriteria dan pembatasan privatisasi Perseroda dalam PP Nomor 54 Tahun 2017, yang mensyaratkan persetujuan DPRD dan sosialisasi kepada masyarakat.
Tarif pelanggan rumah tangga ditetapkan melalui Keputusan Gubernur dengan mempertimbangkan keterjangkauan dan pemulihan biaya. Dalam pembahasan IPO, Taufik meminta Pemprov menunjukkan simulasi dampak rencana pendanaan terhadap tagihan bulanan tiap kelompok pelanggan. Pemprov juga perlu menjelaskan bagaimana tarif untuk kebutuhan pokok air minum tetap terjangkau bagi warga berpenghasilan rendah.
Menurut PAM Jaya, cakupan layanan air minum perpipaan mencapai 83,27 persen hingga September 2026, dengan target 100 persen pada 2029. Jika IPO terlaksana, Taufik meminta dana yang masuk ke perusahaan diprioritaskan untuk memperluas jaringan di wilayah yang belum terlayani, meningkatkan kapasitas produksi, dan menekan kehilangan air. Ia meminta PAM Jaya menetapkan target tahunan yang bisa dipantau publik, antara lain jumlah sambungan rumah baru, penurunan tingkat kehilangan air, serta perbaikan mutu dan kontinuitas pasokan.
Taufik menegaskan, “Fraksi PKS akan mengawal agar setiap rupiah investasi benar-benar membawa manfaat bagi masyarakat,” pungkasnya.