Anggota DPRD DKI Jakarta Fraksi PKS, KH Muhammad Thamrin, menyoroti rencana Badan Gizi Nasional (BGN) yang akan mengangkat puluhan ribu petugas Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) PPPK.
Diketahui BGN akan mengangkat 32.000 petugas inti SPPG program MBG menjadi ASN PPPK mulai 1 Februari 2026. Posisi yang diangkat meliputi kepala SPPG, ahli gizi, dan akuntan.
Menurutnya, kebijakan tersebut sangat kontras dengan nasib ribuan guru honorer yang hingga kini belum mendapat kejelasan status kepegawaian.
Thamrin mendesak pemerintah agar menjaga prinsip keadilan dan prioritas dalam tata kelola sumber daya manusia aparatur negara. Ia menilai pengangkatan tenaga baru untuk program strategis nasional seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) memang penting, namun tidak boleh mengabaikan para pendidik yang telah mengabdi belasan tahun.
“Pengangkatan tenaga baru jangan sampai melukai perasaan para guru honorer yang sudah lama mengabdi, tetapi masih terjebak dalam ketidakpastian status dan kesejahteraan yang minim,” kata Thamrin, Sabtu (24/1/2026).