Jakarta – Ketua Fraksi PKS DPRD DKI Jakarta, M. Taufik Zoelkifli (MTZ), mengapresiasi langkah MRT Jakarta memperkuat integrasi sistem pembayaran melalui penggunaan perangkat JakLingko sejak 12 Oktober 2026. Namun, ia mengingatkan agar kemajuan teknologi pembayaran benar-benar diikuti peningkatan kualitas pelayanan dan kemudahan bagi masyarakat.
“Integrasi pembayaran ini patut diapresiasi. Tetapi jangan sampai kita merasa sudah berhasil mengintegrasikan transportasi hanya karena mesin pembayarannya sudah terhubung. Yang harus terintegrasi bukan hanya kartunya, tetapi juga tarif, rute, jadwal, dan kemudahan perpindahan antarmoda,” ujar MTZ di Jakarta, Rabu (14/10/2026).
Anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta tersebut menegaskan bahwa integrasi transportasi harus dilihat dari sudut pandang penumpang, bukan semata-mata dari kesiapan teknologi dan infrastruktur operator.
“Bagi masyarakat, ukuran keberhasilan integrasi itu sederhana: perjalanan menjadi lebih mudah, waktu tempuh lebih efisien, perpindahan moda lebih nyaman, dan biaya transportasi lebih terjangkau. Kalau masih harus berjalan jauh untuk transit, menunggu terlalu lama, atau kebingungan dengan sistem tarif, berarti pekerjaan integrasi kita belum selesai,” jelasnya.
MTZ secara khusus menyoroti pentingnya optimalisasi kebijakan tarif integrasi maksimal Rp10.000 untuk perjalanan antarmoda yang memenuhi ketentuan dalam jangka waktu tiga jam.
Menurutnya, kebijakan tarif tersebut merupakan instrumen penting untuk mendorong masyarakat beralih dari kendaraan pribadi ke transportasi umum. Karena itu, prosedur mendapatkan manfaatnya harus dibuat sesederhana mungkin.
“Jangan sampai masyarakat mengetahui ada tarif integrasi Rp10.000, tetapi kesulitan menikmatinya karena tidak memahami syarat penggunaan kartu, mekanisme aktivasi, atau tata cara perpindahan moda. Kebijakan tarif yang baik harus mudah dimengerti, mudah diakses, dan benar-benar terasa manfaatnya di kantong masyarakat,” tegasnya.
MTZ juga meminta MRT Jakarta bersama JakLingko dan operator transportasi lainnya memastikan keandalan perangkat pembayaran, ketepatan pemotongan saldo, kejelasan informasi tarif, serta tersedianya mekanisme pengaduan dan pengembalian dana yang cepat apabila terjadi kesalahan transaksi.
“Teknologi seharusnya menghilangkan kerumitan, bukan menciptakan kerumitan baru. Jangan sampai sistem semakin canggih, tetapi penumpang justru semakin bingung,” ujarnya.
Lebih jauh, MTZ menilai keberhasilan integrasi harus dievaluasi dengan indikator yang terukur, antara lain peningkatan jumlah pengguna tarif integrasi, penurunan keluhan transaksi, kemudahan perpindahan antarmoda, serta pertumbuhan jumlah penumpang transportasi umum.
Ia mengingatkan bahwa integrasi MRT, LRT, dan Transjakarta juga harus diperkuat dengan konektivitas angkutan pengumpan, termasuk Mikrotrans, kemudahan akses pejalan kaki, serta keselarasan jadwal layanan.
“Transportasi publik harus dirancang sebagai satu kesatuan perjalanan, bukan sekadar kumpulan moda yang beroperasi sendiri-sendiri. Masyarakat tidak seharusnya dipaksa menanggung ketidaksinkronan antarlembaga dan antaroperator,” katanya.
Sebagai bagian dari fungsi pengawasan DPRD, MTZ mendorong Pemprov DKI Jakarta melakukan evaluasi berkala atas efektivitas integrasi transportasi, termasuk memastikan bahwa dukungan anggaran dan subsidi transportasi menghasilkan manfaat yang nyata bagi masyarakat.
“Ukuran keberhasilan bukan berapa banyak perangkat pembayaran yang dipasang, tetapi berapa banyak warga yang akhirnya merasa lebih mudah, lebih murah, dan lebih nyaman menggunakan transportasi umum. Itulah hasil yang harus kita kejar,” pungkas MTZ.
Menurutnya, integrasi transportasi yang sesungguhnya akan memberikan pilihan rasional kepada masyarakat untuk meninggalkan kendaraan pribadi, sehingga dapat membantu mengurangi kemacetan, menekan biaya mobilitas warga, dan meningkatkan produktivitas Kota Jakarta.